Kasus Dugaan Korupsi Pertamina Disorot, Pengawasan Sektor Energi Dinilai Harus Diperketat

Kasus Dugaan Korupsi Pertamina Disorot, Pengawasan Sektor Energi Dinilai Harus Diperketat

Jakarta - Dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret tata kelola sektor migas di lingkungan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perhatian publik nasional. Perkara yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi, impor bahan bakar minyak (BBM), hingga proyek strategis energi itu dinilai memiliki dampak besar terhadap keuangan negara dan stabilitas sektor energi nasional.

Sorotan terhadap kasus tersebut terus berkembang karena menyangkut sektor vital yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas. Selain dugaan kerugian negara dalam jumlah besar, publik juga menilai persoalan tata kelola energi memiliki pengaruh terhadap distribusi BBM, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya negara.

Menanggapi perkembangan tersebut, Advokat Andi Akbar Muzfa, SH menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi di sektor energi harus dilakukan secara transparan, profesional, dan menyeluruh karena menyangkut kepentingan publik yang sangat strategis.

“Penyimpangan dalam sektor energi tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan kepentingan masyarakat yang bergantung pada distribusi energi,” ujar Andi Akbar Muzfa, SH dalam keterangannya, Jumat (7/2).

Ia menjelaskan bahwa penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurutnya, dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola migas maupun impor BBM, aparat penegak hukum umumnya dapat menerapkan Pasal 2 terkait perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan Pasal 3 mengenai penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, ketentuan tindak pidana pencucian uang juga dapat diterapkan apabila ditemukan dugaan penyamaran aset hasil korupsi.

Andi Akbar Muzfa menilai perkara korupsi di sektor migas memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena melibatkan aspek teknis, mekanisme pengadaan, kontrak bisnis, hingga transaksi lintas perusahaan.

“Dalam kasus sektor energi, penyidik biasanya tidak hanya menelusuri kerugian negara, tetapi juga proses pengambilan kebijakan, mekanisme impor, penunjukan pihak tertentu, hingga kemungkinan adanya aliran dana ilegal,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan terhadap badan usaha milik negara yang bergerak di sektor strategis. Menurutnya, perusahaan negara yang mengelola sektor energi memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

“BUMN strategis harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang kuat. Lemahnya tata kelola akan membuka ruang terjadinya penyimpangan,” katanya.

Lebih lanjut, Andi Akbar Muzfa menegaskan bahwa proses penegakan hukum tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang diperiksa maupun ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian, aparat penegak hukum juga diminta mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa tebang pilih.

“Penanganan perkara korupsi harus objektif dan profesional. Jika ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, maka proses hukum harus dilakukan secara menyeluruh demi menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.

Selain proses pidana, ia menilai pemulihan kerugian negara juga menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi. Langkah seperti penyitaan aset, penelusuran aliran dana, hingga pemblokiran rekening dinilai perlu dilakukan guna mengoptimalkan pengembalian kerugian negara.

Menurut Andi Akbar Muzfa, kasus dugaan korupsi di sektor energi harus menjadi momentum evaluasi nasional terhadap sistem tata kelola migas dan pengawasan proyek strategis negara.

“Energi merupakan sektor vital yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pengelolaannya harus bersih, transparan, dan terbebas dari praktik korupsi maupun kepentingan tertentu,” tutupnya.

Sulastri.